Korporatokrasi, Skenario Global untuk Bangsa Indonesia…

Wilayah Republik Indonesia mulai terkikis oleh banyaknya kepentingan yang hinggap. Mulai dari kepentingan kepemilikan, kepentingan keamanan, bahkan kepentingan keselamatan. Indonesia yang subur, kini telah terkubur hidup-hidup dalam waktu. Tentunya, membagi suatu kepentingan bukanlah hal yang mudah, banyak pihak yang akan terlibat dan berpartisipasi secara “aktif” untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kepentingan elit-elit kekuasaan. Bagaimanapun, harta akan selalu menjadi sebuah kue brownies yang menggiurkan para penggemarnya. Hidup tanpa uang akan menjadi sayur tanpa bumbu atau bahkan membuat hidup layaknya mati.

Dalam negara ini, hampir tidak ada wilayah di negeri ini, baik yang berupa daratan, lautan atau udara yang tidak terawasi, atau baik yang bermakna sepetak tanah, luasnya lautan, dan lapangnya udara Republik Indonesia, telah ada yang mengawasi atau bertanggung jawab untuk mengawasi. Kini, tampaknya bangsa Indonesia sendiri sudah enggan dan justru, bangsa lain yang mulai menikmati pengembaraannya di taman surga yang luas ini.

Satu tahun berlalu, terlalu banyak hikmah yang Tuhan sampaikan pada kita. Rentetan kasus dan peristiwa yang terjadi selama kurun waktu 1 tahun terakhir semakin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia luar bagaimana sebenarnya pengelolaan negara ini dilakukan dan bagaimana para birokrat negeri ini bekerja.

Bisa jadi, semua kejadian yang menimpa bangsa ini merupakan skenario global dari pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan hal ini terjadi. Sebuah skenario untuk menciptakan ketergantungan ekonomi negara dunia ketiga dan terbelakang melalui politik “utang” kepada negara adikuasa. John Perkins dalam bukunya yang berjudul Confessions of An Economic Hitman mengatakan bahwa rekayasa ekonomi tengah dilakukan para negara adikuasa untuk melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal. Hal ini dilakukan dengan cara mengecoh pemerintahan dengan utang yang banyak. Mereka menyalurkan dana dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan organisasi bantuan lainnya menjadi dana korporasi raksasa.

Dana-dana pinjaman yang begitu besar jumlahnya itu dikucurkan oleh negara kreditor dengan tujuan untuk mencengkeram negara bersangkutan. Akhirnya, negara penerima utang itu menjadi target yang lunak ketika negara kreditor membutuhkan apa yang dikehendakinya, seperti pangkalan militer, suara di PBB, serta akses yang mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki negara penerima utang.

Jadi, skenario ini berbicara mengenai kebijakan yang mempromosikan kepentingan korporatokrasi (sebuah bentuk koalisi bisnis dan politik antara pemerintah, perbankan, dan korporasi). Konsep korporatokrasi ini yang membuat pemerintah dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan “lain” yang besar.

Beras impor menjadi salah satu contohnya. Sangat memprihatinkan, Indonesia sebagai negeri yang subur, setelah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, terpaksa menjadi pengimpor beras. Pertimbangan yang tidak jelas dari pemerintah membuat rakyat malah menjadi korban. Alih-alih lebih murah, harga beras justru melambung tinggi menjadi dua kali lipat harga sebelumnya. Belum lagi, masalah beras miskin yang menjadi bagian manipulasi birokrat. Akhirnya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang harus makan nasi aking atau gaplek karena mahalnya harga beras. Hal yang unik adalah bahwa pemerintah Malaysia justru berencana akan mengimpor beras dari Indonesia, yaitu beras dari daerah NTB. Sekali lagi, terlepas dari semua pertimbangan yang telah “dibuat” oleh pemerintah, lagi-lagi pemerintahan kita ini menunjukkan kemampuannya untuk “melawak” pada rakyatnya.

Hal lain yang perlu kita cermati adalah mengenai jumlah permodalan keuangan dan perbankan yang ternyata lebih banyak dikuasai oleh investor asing dibandingkan dengan investor lokal. Selain itu, dana masyarakat di sektor riil yang berjumlah kurang lebih Rp 210 triliun tidak bergerak karena hanya diletakkan pada sebuah Sertifikat Bank Indonesia. Ratusan triliun rupiah dana utang telah diupayakan untuk mengembalikan perekonomian dan perbankan nasional, namun tidak ada perkembangan signifikan, justru aset dan pendapatan milik negara (lebih tepatnya milik rakyat) tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2006 saja, cicilan dan bunga utang sudah lebih dari 30 persen dari besaran APBN atau lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanahan. Wajar saja kalau ternyata hal tersebut membuat jumlah orang miskin lebih dari 110 juta orang. Hasil ini memperlihatkan secara mutlak, betapa lemahnya posisi pemerintah saat ini. Sebagian besar roda perekonomian yang berjalan bukan atas kontrol pemerintah, tetapi kontrol dari para pemilik saham yang besar, milik para pengusaha swasta, para investor asing, dan sebagian investor lokal, bukan pemerintah.

Hal yang masih hangat terjadi, yaitu mengenai gagalnya pelayanan katering makanan untuk jamaah haji di Arab Saudi memperlihatkan kebodohan pemerintah dan bangsa ini. Hampir 200.000 jamaah haji asal Indonesia terlantar selama 30 jam lebih hanya karena masalah katering yang tidak dapat menyediakan jatah makanan. Akibatnya, banyak jamaah yang menjadi korban, setidaknya ada 1 jamaah haji yang kemudian meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Sekali lagi, hanya karena pemerintah salah pilih perusahaan katering.

Perlahan tapi pasti…

Banyaknya kasus yang terjadi pada bangsa ini menyiratkan ketidakpedulian dan kegagalan pemerintah dan sistem birokrasi. Kalkulasi bisnis dan statistik menjadi berhala bagi para elit kekuasaan dan korporat. Keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan korporat sehingga banyak aspek kehidupan yang mulai terlepas dari proses penyelesaian masalah bangsa ini. Rakyat Indonesia tengah digiring pada suatu era korporatokrasi, dimana kesejahteraan karyawan dan masyarakat lebih mungkin dikerjakan korporasi dibandingkan negara. Sangat terlihat jelas, pemerintah memang bekerja di dalam tekanan pihak-pihak luar yang memainkan berbagai peran kepentingan. Anehnya, pemerintah ini sepertinya tidak terusik sama sekali dengan hal ini. Padahal, satu per satu tanpa kita sadari, aset rakyat di bumi pertiwi ini mulai lepas. Perusahaan-perusahaan yang bertaraf nasional dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia mulai lepas dari tangan kita. Bahkan beberapa perusahaan dilepaskan begitu saja, layaknya barang obralan. Seperti biasa, atas nama globalisasi, kita menerimanya sebagai hal yang wajar. Disini, kasus lumpur Lapindo memberikan kita pelajaran, bahwa langkah maju-mundur pemerintah untuk bertindak tegas seolah memberi ruang tersendiri bagi rekayasa jual-beli antar perusahaan, tidak lain untuk menunjukkan perusahaan (korporasi) memiliki kekuatan yang dahsyat.

Kecenderungan korporasi akan memperlemah kemampuan pihak luar, dalam membatasi atau mengontrol kegiatannya, seharusnya kita sadari. Agen-agen korporat melalui lobi-lobi tingkat tinggi, dengan memanfaatkan jaringan media pembentuk opini publik, akan memengaruhi berbagai peraturan, agar hasilnya tetap berpihak pada kepentingan mereka. Iklim politik dan birokrasi publik yang diwarnai mobilitas vertikal yang mahal, pasar-pasar lobi menjadi menjamur. Dalam kondisi demikian, pengusaha merupakan sumber dana politik yang andal, dan tukar menukar konsesi lumrah terjadi.

Seandainya kita tidak berusaha ‘aware‘ terhadap hal ini, maka tinggallah waktu yang akan membrikan keputusan pada bangsa ini, bagaimana arah bangsa ini di kemudian hari. Secara perlahan namun pasti, bangsa Indonesia akan habis dimakan korporat-korporat kapitalisme dan kembali menjadikan negeri ini sebagai negeri terjajah.

Sebuah Paradoks…

Saat ini, korporatokrasi merupakan duri terbesar dalam daging bangsa Indonesia. Lambat laun, bisa jadi penyakit bangsa ini menjadi bertambah parah seandainya kita tetap menjadi orang yang tak acuh terhadap negeri ini. Rasanya belum usai rangkaian kecelakaan dan rentetan peristiwa lainnya yang terjadi berhasil diselesaikan dengan baik oleh para pemimpin bangsa ini. Namun menjadi unik ketika di awal tahun ini, pemerintah “merayakan” keberhasilannya dalam memimpin negeri ini.

Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Sudi Silalahi dalam kutipan koran kompas edisi 6 Januari 2007 menyebutkan bahwa berdasarkan rapat evaluasi kabinet, pada satu tahun terakhir ini, banyak peningkatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Mulai dari bidang makro-ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Bahkan menurutnya, “(Keberhasilan) sangat jelas dan signifikan. Terlalu banyak untuk diuraikan”.Sebuah pernyataan yang cukup menyesakkan dada ini.

Dalam hal ini, pernyataan Sudi Silalahi ini dinilai oleh J. Kristiadi selaku pengamat senior CSIS sebagai sebuah politik “kepura-puraan” yang penuh aksesori dan polesan karena pada kenyataannya rakyat umum tidak merasakan keberhasilan yang diklaim itu. Menurut dia, pemerintah SBY terlalu banyak memiliki noda hitam yang tidak dilihat atau diakui dengan klaim keberhasilannya.

Ya, apakah memang hati ini yang telah buta sehingga tidak dapat merasakan “keberhasilan” pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya atau justru sebaliknya. Sampai kapan kita tak berdaya menghadapi semua ini? Bukankah kita pandai berslogan: “bersama kita bisa, bersatu kita mampu?”.

Dalam setiap persoalan, sesungguhnya selalu terkandung kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan yang besar setelah keterpurukan yang begitu lama ini. Sebuah refleksi di akhir tahun…

Referensi

Perkins, John. 2005. Confessions of An Economic Hitman. Jakarta

Kompas edisi 6 Januari 2006

Kompas edisi Bulan Desember 2006

4 responses to “Korporatokrasi, Skenario Global untuk Bangsa Indonesia…

  1. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri, betul kan sobat?
    dan perubahan itu tak lain adalah semakin bertakwa kepadaNya, mendekat kepadaNya, menerapkan seluruh hukum2Nya, menerapkan seluruh SyariatNya.
    Selamatkan Indonesia dg Syariat.

  2. Assalamu ‘alaikum wr wb
    Sudah saatnya umat islam memimpin bangsa ini dan keluar dari kemelut hutang luar negeri. Gunakan perekonomian syariah, landasan hukum syariah dan kerangka negara islam yang diridhai Allah dan RasulNya.

    huwa alladzii ja’alakum khalaa-ifa fii al-ardhi faman kafara fa’alayhi kufruhu walaa yaziidu alkaafiriina kufruhum ‘inda rabbihim illaa maqtan walaa yaziidu alkaafiriina kufruhum illaa khasaaraan

    [35:39] Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (FAATHIR (PENCIPTA) ayat 39)

  3. korporatokrasi sesungguhnya sebuah sekenario global yang bisa membuat bangsa ini menjadi lebih terpuruk. apalagi kalau pemimpin bangsa ini tidak lagi memiliki karakter. bukan hanya sistem pemerintahan yang di serang oleh para kreditor biadab namun lebih dari itu para korporator telah menghancurkan sendi-sendi sosial yang luhur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s